harian44, Jakarta - Ada sejumlah konsultan dari asing yang ingin ikut ambil dapat bagian dapat membantu Indonesia dalam mendesain ibu kota baru. Hal tersebut telah ditawarkan ke pemenang sayembara desain ibu kota negara baru.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengatakan bahwa, ada pemenang sayembara dengan beribu kota negara baru Sofian Sibarani dengan konsep Negara Rimba Nusa juga ada mendapat tawaran bantuan konsultan asing untuk ikut mendensain sebuah ibu kota negara baru.
" Jadi hal yang tadi disampaikan oleh pemenangnya, beliau juga menyampaikan ada beberapa konsultan dari asing yang ditugasi oleh negaranya untuk bisa membantu Indonesia," ucap Basuki, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Menurut Basuki, konsutan asing tersebut ada yang berasal dari Amerika Serikat, China dan Jepang, dan tentunya telah dikirim dari negaranya untuk membantu desain ibu kota negara baru. Untuk sebuah keputusan dari kosultan yang akan digunakan juga berada ditangan Presiden Pak Joko Widodo (Jokowi).
Basuki mengungkapkan, negara tersebut juga ada memanfaatkan kerjasama biateral. Pemenang dari sayembara desain milik ibu kota negara baru pun belum menunjukan minat untuk dan dapat menggandengan sejumlah konsultan asing tersebut.
" Nanti saya akan bicarakan, karena yang Pak Sibarani ini pengalaman juga. Dia juga bisa melihat mana perusahaan yang berpengalaman," tegasnya.
Pembangunan Sebuah Ibu Kota Negara Baru Sebagian Diserahkan ke Swasta
Sebelumnya, telah ada pembangunan ibu kota negara baru terus dikaji pemerintah. Kajian tersebut juga termasuk salah satu sumber dari pendanaan yang tidak semua ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga : Bebeberapa Jajanan Murah di Surabaya yang Wajib Dicoba
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengatakan bahwa, untuk pembangunan ibu kota negara baru yang ditanggung APBN hanya mencakup infrastruktur dasar saja. Contoh, seperti jalan, bendungan dan sanitasi.
" APBN itu hanya untuk publik infrastruktur jalan, sanitasi, bendungan," ucap Basuki, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Basuki juga ada melanjutkan, untuk pembangunan infrastruktur lain seperti energi, air bersih dan juga untuk perumahan didanai dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Bandan Usaha (KBPU).
" Untuk Air bersih. Air bersih mungkin bisa juga KPPBU. Bisa, energi bisa , perumahan bisa, paparnya," tegasnya.
Menurut Basuki, Kementerian PUPR tentunya akan menggeontorkan anggaranya untuk pembangunan jalan, mulai kuarta 4 2020. Mengenai permodalan dari investasi berasal asing Basuki mengaku belum mengetahui.
" Saya juga enggak tahu, itu (investasi asing) urusannya pak menko," ucapnya.