harian44 - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi
menyatakan bahwa, untuk seluruh angkutan massal yang telah mendapat subsidi
dari pemerintah.
Hal ini menanggapi dari ujaran salah satu anggota Komisi
V DPR RI, Bambang Haryo, yang mengatakan bahwa untuk subsidi LRT di Palembang akan
dianggap buang-buang uang.
" Semua angkutan massal tersebut telah mendapat
subsidi dari pemerintah. Tidak ada yang tidak dapat, " ucap Budi di Gedung
DPR, Senin (03/09/2019).
Sebelumnya, Bambang juga ada sempat menyatakan untuk subsidi
LRT di Palembang tidak akan tepat sasaran karena yang menikmati hanya kalangan
menengah atas saja.
" LRT itu adalah tempatnya di bandara, bukan ada di
terminal, dan juga bukan ada di pelabuhan, jadi yang untuk dapat menaiki
kalangan menengah atas. Saya juga akan sangat keberatan kalau LRT yang ada di
Palembang masih diberikan subsidi, harusnya subsidi diberikan kepada yang
benar-benar membutuhkan, " demikian ucap Bambang.
LRT Jakarta
Di sisi lain, Budi ada menambahkan bahwa untuk LRT dari Jakarta
juga telah mendapatkan subsidi. Begitu pula dengan kapal ternak hingga dengan tol
laut.
" LRT Jakarta yang mendapatkan subsidi Rp
100-something (miliar), telah mendekati Rp 200 miliar. Kapal ternak Rp 40
miliar, untuk tol laut mencapai Rp 150 miliar," lanjutnya.
Khusus untuk tol laut, Budi berkata bahwa ia akan menambah
jumlah subsidi menjadi Rp 300 hingga menjadi Rp 400 miliar. Hal ini terjadi karena
Budi ada menganggap keberadaan tol laut dapat membantu perekonomian yang ada di
masyarakat.
Menhub Mengajak Swasta untuk Membangun Transportasi yang
ada di Ibu Kota Baru
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang sedang menghitung
biaya pembangunan infrastruktur transportasi di ibu kota baru, untuk Penajam
Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa dirinya
yang akan menyampaikan terkait hal ini ke Presiden akhir pekan ini nanti.
" Saya sedang bikin, nanti disampaikan kepada bapak Presiden
akhir minggu ini. Setelah itu baru dikalkulasi setelah mendapat arahan darinya,"
ucap Budi di Gedung DPR, Selasa (03/09/2019).
Pembangunan infrastruktur di ibu kota baru nantinya akan
menggunakan sebuah skema yang akan berkerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU). Saat sedang ditanya kemungkinan perusahaan asing tersebut akan bergabung,
Budi menyambut hangat akan hal tersebut.
" Sebenarnya bukan terlalu asing ya, tapi skemanya dari
KPBU, jadi LRT, kereta, pelabuhan, bandara, kalau asing ada yang mau masuk, ya,
welcome welcome saja," ucapnya.
Penawaran skema KPBU ini akan diusahakan segera dimulai.
Budi menyatakan bahwa, untuk proses studinya sendiri juga akan memakan waktu kurang
lebih 1 tahun, ditambah lagi dengan adanya proses lelang sekitar 6 bulan. Jika
sudah didapat pemenang tender serta untuk pembangunan berjalan selama 2 tahun,
maka infrastruktur transportasi akan siap dalam waktu 4 hingga 4,5 tahun.
Namun Budi mengakui bahwa untuk saat ini belum memiliki
rincian pembangunannya karena masih menunggu rekomendasi lembaga terkait,
misalnya Bappenas.
" Kita saat ini masih tunggu, tapi konsepnya itu
bandara Balikpapan serta Samarinda itu cukup menampung untuk 10 hingga 15 tahun
ke depan, bandara Balikpapan dengan kapasitas 30 ribu orang, Samarinda 20 ribu,
dan 50 ribu itu cukup besar," jelasnya.