KEIN Dorong UMKM Jadi Penggerak Ekonomi Nasional
Harian44 - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2018 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Angka tersebut mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar dibandingkan target tahun ini, yakni 5,2%.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta angkat bicara soal target ini dalam sisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM dan koperasi harus menjadi penggerak ekonomi nasional sekaligus tulang punggung dari perekonomian nasional untuk seluruh sektor usaha.
"Perhatian pemerintah terhadap UMKM dan koperasi ada, tetapi tidak cukup. Jangan lah UMKM dan koperasi hanya jadi etalase," ujarnya saat ditemui detikcom usai memberikan kuliah umum di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MKPP) di Fakulas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Salemba pada Rabu (23/8/2017).
Ia melanjutkan, perlu dilakukan percepatan dalam hal distribusi aset dan akses untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM dan koperasi. Salah satunya dengan memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses pendanaan atau permodalan serta memberikan plafon kredit yang lebih besar.
"Yang dimaksud dengan UMKM itu kan pada saat ini batas atasnya itu mereka yang memiliki scale katakanlah sampai Rp 50 miliar, mungkin kategorinya bisa di-upsize. Jadi batas limit kreditnya bisa lebih besar," tambahnya.
Ia menambahkan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga perlu ditingkatkan sebab KUR merupakan salah satu instrumen untuk menuntaskan UMKM untuk masuk ke kelas yang lebih tinggi.
"Ada satu lembaga pembiayaan yang memberikan KUR, tapi dia berorientasi ekspor, memberikan plafon sampai Rp 50 miliar. Itu sebenarnya untuk membangun agar UMKM bukan hanya menjadi pemain di kelas nasional, tapi juga di kelas global," katanya.
Ia mencontohkan Jerman yang mengembangkan UMKM sebagai penggerak ekonomi. Di Jerman, katanya, UMKM menyuplai aktivitas industri besar hingga mengekspor hasil-hasil produksinya.
"Jadi UMKM kita itu, terutama mikro maupun kecil yang basisnya rumah tangga harus diindustrialisasikan. Misalnya manajemen yang lebih baik, akses keuangan yang lebih besar, dan akses pasar lebih lebar, terutama akses pasar yang menjadi tugas pemerintah. Bisa memberikan koridor dan meningkatkan diplomasi perdagangan sehingga akses pasar terus menerus terbuka dan bertambah dari waktu ke waktu," paparnya.
Implikasinya adalah kemampuan ekspor yang meningkat dan perlindungan lebih terhadap UMKM. Jadi, pasar dalam negeri bisa dijaga dari serbuan produk-produk sejenis yang bisa dihasilkan oleh UMKM.
Arif melanjutkan, walaupun UMKM menyerap tenaga kerja secara dominan, tapi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi belum begitu besar.
"Maka program kebijakan keadilan ekonomi melalui redistribusi aset dan redistribusi akses yang dicanangkan Presiden Jokowi menjadi salah satu jalan untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kontribusi UMKM terhadap PDB sehingga lebih besar lagi. Harapannya, investasi maupun ekspor minimal ke depannya 60% itu datang dari aktivitas ekonomi yang dilakukan dari UMKM," ucapnya.
Arief mengusulkan, UMKM dan koperasi harus lebih dikembangkan agar bisa menjadi penggerak ekonomi nasional dengan beberapa cara. Antara lain memberikan kemudahan untuk akses kredit, memperbesar plafon kredit, dan membuka akses pasar.
"Lebih pentingnya lagi sekarang ada BUMDes yang wujudnya harus koperasi sehingga minimal aktivitas usaha yang ada di desa itu basisnya bisa dilakukan melalui ekonomi kerakyatan yang dikelola oleh BUMDes. Bukan hanya kegiatan simpan pinjam, tapi bisa dari sisi koperasi distribusi, koperasi produksi, atau mungkin industri rumah tangga," ujarnya
BUMDes dan koperasi juga bisa berhimpun pada level regional maupun nasional sehingga memiliki posisi tawar yang lebih baik dengan sektor-sektor swasta besar untuk kegiatan sejenis.
Arif melanjutkan, walaupun UMKM menyerap tenaga kerja secara dominan, tapi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi belum begitu besar.
"Maka program kebijakan keadilan ekonomi melalui redistribusi aset dan redistribusi akses yang dicanangkan Presiden Jokowi menjadi salah satu jalan untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kontribusi UMKM terhadap PDB sehingga lebih besar lagi. Harapannya, investasi maupun ekspor minimal ke depannya 60% itu datang dari aktivitas ekonomi yang dilakukan dari UMKM," ucapnya.
Arief mengusulkan, UMKM dan koperasi harus lebih dikembangkan agar bisa menjadi penggerak ekonomi nasional dengan beberapa cara. Antara lain memberikan kemudahan untuk akses kredit, memperbesar plafon kredit, dan membuka akses pasar.
"Lebih pentingnya lagi sekarang ada BUMDes yang wujudnya harus koperasi sehingga minimal aktivitas usaha yang ada di desa itu basisnya bisa dilakukan melalui ekonomi kerakyatan yang dikelola oleh BUMDes. Bukan hanya kegiatan simpan pinjam, tapi bisa dari sisi koperasi distribusi, koperasi produksi, atau mungkin industri rumah tangga," ujarnya
BUMDes dan koperasi juga bisa berhimpun pada level regional maupun nasional sehingga memiliki posisi tawar yang lebih baik dengan sektor-sektor swasta besar untuk kegiatan sejenis.