TKI yang Gajinya Tak
Dibayar Dapat Bantuan Rp 1,4 M
Gaji 12 TKI yang bekerja di
Amman, Yordania, tidak dibayar oleh majikan. Mereka akhirnya kembali ke
Indonesia dan mendapat bantuan senilai US$ 111 ribu atau Rp 1,4 miliar.
Pemerintah sangat mengapresiasi
kontribusi yang diberikan oleh Bapak Dato' Tahir terhadap 12 TKI yang
bermasalah di Yordania. Banyak pengusaha yang punya kepedulian sosial. Namun
sedikit yang peduli pada nasib TKI.
Bantuan itu datang dari Tahir
Foundation dan diberikan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Gatot
Subroto, Jakarta,Penyerahan dilakukan oleh Dato' Sri Tahir kepada 12 TKI dan
disaksikan Hanif, perwakilan KBRI Yordania, serta BNP2TKI.
Hanif mengakui pekerja migran
asal Indonesia di sektor domestik memang sangat rentan. Karena itu, pemerintah
telah melarang pengiriman TKI sektor domestik ke 19 negara di kawasan Timur
Tengah.
Pemerintah terus mengupayakan
perlindungan maksimal kepada TKI dengan melibatkan Atase Ketenagakerjaan dan
KBRI di tiap negara pengguna TKI. Selain itu, pemerintah mengupayakan
kesepakatan perlindungan yang mengikat dengan negara-negara penerima TKI untuk
melindungi TKI dan keluarganya serta peningkatan kompetensi TKI.
Menurut Hanif, kembalinya 12 TKI
tersebut menunjukkan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, seperti
Kementerian Luar Negeri, khususnya KBRI Yordania, BNP2TKI, serta Tahir
Foundation.
Kepedulian Tahir atas 12 nasib
TKI tersebut bermula ketika dirinya, yang juga sebagai Eminent Advocate dari
Komisioner UNHCR (Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi),
berkunjung ke Yordania untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah. Oleh
pihak KBRI di Amman, Tahir dipertemukan dengan 12 TKI tersebut yang tinggal di
penampungan KBRI.
Mereka melarikan diri dari
majikan karena gajinya tidak dibayar. Ada yang tidak menerima gaji selama satu
tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Pertemuan tersebut mengetuk hati Tahir
untuk memberikan bantuan sebagai pengganti sebagian gaji serta memulangkannya ke
Tanah Air.
Sungguh tidak bisa diterima akal,
orang bekerja bertahun-tahun tanpa menerima upah. Ini sungguh tidak adil.
Dalam kesempatan itu, Tahir
menyatakan komitmennya mendukung pemerintah yang terus berupaya mengurangi
pengiriman TKI sektor domestik. Tahir juga mendukung pemerintah hanya akan
mengirim TKI terampil.
Hanif dan Tahir mengimbau agar
bantuan yang telah diterima hendaknya tidak digunakan untuk kepentingan
konsumtif, melainkan untuk kepentingan produktif, seperti membuka usaha.