Disinggung Soal HAM,
Duterte Batal Beli 16 Helikopter dari Kanada
Presiden Filipina Rodrigo Duterte
membatalkan kontrak senilai USD 235 juta untuk pembelian 16 helikopter dari
Kanada. Musababnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memerintahkan
peninjauan kembali atas masalah Hak Asasi Manusia (HAM).
"Saya memberitahukan pasukan
bersenjata untuk membatalkan kontrak. Jangan dilanjutkan lagi, dan nanti kami
akan mencari supplier lainnya," ujar Duterte dikutip dari AFP, Jumat
(9/2/2018).
Hal itu disampaikan Duterte
setelah mengumumkan pembatalan kontrak pembelian 16 helikopter jenis Bell
412EPI. Padahal, kontrak kerja sama ini baru pekan lalu diumumkan oleh kedua
pemerintah Filipina dan Kanada.
Pihak Kanada pada Kamis (8/2),
mengatakan kesepakatan ini sedang ditinjau ulang karena kekhawatiran mengenai
catatan HAM Duterte, yang memiliki subyek pengaduan di Pengadilan Pidana
Internasional dengan dugaan 'pembunuhan massal' ribuan tersangka narkoba
Filipina
Sementara, pihak Bell Helikopter,
perusahaan pembuat helikopter yang bermarkas di Texas, mengumumkan kesepakatan
pembelian pesawat itu dimaksudkan untuk berbagai macam misi seperti penanganan
bencana, pencarian dan penyelamatan, transportasi penumpang dan transportasi utilitas.
Namun, pemerintah Manila
mengatakan bahwa helikopter itu juga akan digunakan untuk operasi
'anti-terorisme', termasuk mengevakuasi tentara yang terluka memerangi
gerilyawan.
Duterte mengatakan bahwa dia
menghormati pendirian Kanada. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa angkatan
udara Filipina juga akan menggunakan helikopter tersebut untuk 'melawan
pemberontak dan teroris'.
"Jangan membeli lagi dari
Kanada dan AS karena selalu ada syarat yang melekat," katanya, seraya
menambahkan bahwa dia mengacu pada alat pertahanan.
"Jika saya tidak bisa
menggunakan kapal tempur, helikopter, maka saya mungkin juga menyerahkan
pemerintah ini kepada mereka," kata Duterte merujuk pada pemberontak.
"Alasan saya membeli
helikopter itu untuk membasmi mereka semua," imbuh Duterte.
Sementara itu, Menteri Luar
Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan bahwa tinjauan HAM yang ketat akan
dilakukan sebelum ada izin ekspor dikeluarkan melalui kontrak helikopter yang
difasiliasi Canadian Commercial Corp.
"Perdana Menteri dan saya
telah sangat terang mengenai pelanggaran HAM dan pembunuhan di luar hukum pada
rezim Duterte," ujar Freeland kepada parlemen.
"Saya memiliki wewenang
untuk menolak sebuah izin, jika saya merasa hal itu menimbulkan risiko pada HAM,
dan saya siap untuk melakukannya," katanya.