BPJS Kesehatan
Perhatiin Minimnya Keluhan HIV-AIDS
HARIAN44 - Pemerhati Human
Immunodeficiency Virus (HIV) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dari
Jaringan Indonesia Positif (JIP) menyesalkan masih minimnya sosialisasi layanan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sosialisasi tak hanya
kepada populasi kunci dan terdampak, tapi juga layanan kesehatan.
"Sosialisasi ini belum
sampai masyarakat umum, sehingga warga populasi tidak tahu bisa mengakses tes
CD 4 (komponen sel darah putih yang membentuk sistem kekebalan tubuh) dan viral
load (VL atau jumlah virus yang terdeteksi) di puskesmas atau fasilitas
kesehatan (faskes) lainnya. Petugas fasilitas kesehatan juga kadang tidak
menginfokan obat dan tes HIV-AIDS," kata Manajer Riset dan Advokasi JIP
Verdy Tee pada HARIAN44, Senin (3/12/2018).
Penanganan HIV-AIDS terdiri atas
tes CD 4 dan VL untuk penegakan diagnosa, serta obat antiretroviral (ARV) yang
harus diminum setiap hari. Pemerintah menyediakan langsung obat ARV sebagai
bagian dari program pemberantasan HIV AIDS. Sedangkan tes pendukung disediakan
lewat BPJS Kesehatan yang bisa dilakukan di faskes primer dan rumah sakit.
Verdy berharap, pemerintah bisa
mengintensifkan sosialisasi layanan BPJS Kesehatan. Informasi terkait akses
BPJS Kesehatan membantu anggota populasi yang ingin mengetahui status dirinya.
Mereka tak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk membayar tes CD 4, VL, dan
tes pendukung lainnya yang tidak murah.
Harapan lain adalah kemudahan
bagi anggota populasi yang ingin mendaftar BPJS Kesehatan. Misal, kepemilikan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anggota populasi yang pendatang atau belum
punya. Menurut Verdy, anggota populasi umumnya sadar harus punya KTP namun
belum bisa mendapatkannya. KTP untuk sementara bisa diganti rekomendasi dari
pemda setempat untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan.