harian44 - Presiden Jokowi telah mencatat sebanyak 33
perusahaan yang keluar dari China yang ada memilih untuk berinvestasi di
Malaysia, Thailand, dan juga Kamboja. Dia meyakini bahwa adanya persoalan
serius sehingga untuk para investor tak ada yang berinvestasi di Indonesia.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Heru
Dewanto mengatakan bahwa, untuk integrasi adalah sebuah kunci yang di mana bisa
di gunakan untuk menarik investor agar mau berinvestasi. Selama ini
infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah juga masih belum cukup mendongkrak
investasi karena kurangnya integrasi antara produksi dan pasar.
" Kuncinya integrasi tersebut. Jadi memanfaatkan
dekat dengan pusat investasi. Tapi kalau kemarin tidak dibangun infrastruktur
kan hanya akan mempersulit terintegrasi. Kita sudah punya modal. Walau masih
kurang, tapi apa yang kita bangun harus dioptimalkan dengan pusat produksi serta
peningkatan SDMnya," ucap Heru di Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/9).
Dalam menjalankan investasi tersebut, infrastruktur yang ada
menghubungkan segala elemen akan menjadi faktor utama. Hal ini akan dapat menentukan
apakah produk yang dihasilkan kompetitif dan berdaya saing. Tanpa adanya infrastruktur
yang terintegrasi maka, produk yang dihasilkan akan mahal dan akan mati
dipasaran.
" Para investor yang ingin berinvestasi ke suatu
negara tentu saja ingin memastikan bahwa adanya investasi ini akan berdayaguna
secara efektif. Dan salah satu faktor penentu adalah dimana infrastruktur kalau
infrastruktur itu tidak mendukung maka investasi akan menjadi investasi yang kosong
saja," ucapnya.
" Misalnya seperti transportasi, logistik dan itu akan
membuat yang namanya produk itu menjadi tidak kompetitif dan itu juga akan
tetap bergantung pada infrastruktur. Di luar itu, masalah dalam kemudahan
perizinan dan lain sebagainya ada baiknya jika ditanyakan kepada yang membuat
perizinan," lanjut Heru.
Untuk itu, dia juga berharap jika, pemerintah bisa lebih
kerja keras membuat infrastruktur terintegrasi satu dengan yang lain. Juga
harus membuat infrastruktur yang mampu dekat dengan pasar supaya biaya produksi
dapat kita perkecil.
" Artinya, saat ini kita juga harus lebih kerja
keras lagi untuk membangun infrastruktur dan bisa memastikan infrastruktur yang
sudah kita bangun ini, itu akan terhubung atau terintegrasi atau terkoneksi
dengan pusat produksi itu misalnya dengan perdagangan juga ," tegasnya.
Pengusaha: Diskon Pajak hingga 200 Persen Mampu Dongkrak
Investasi
Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang mengenai Perubahan Atas PP Nomor 94
Tahun 2010 dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak serta Pelunasan Pajak
Penghasilan dalam Tahun Berjalan ini.
Regulasi yang di lakukan tersebut merupakan aturan yang
memperkuat pemberian insentif dalam pengurangan pajak super (super deductible
tax) bagi pelaku usaha yang ada terlibat dalam pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM) melalui pendidikan vokasi.
Usai terbitnya PP tersebut, Kementerian Keuangan akan
segera mengeluarkan aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang
akan memberikan insentif dalam pengurangan pajak biaya penelitian serta vokasi yang
akan mencapai 200-300 persen.
Kamar Dagang dan juga Industri (Kadin) Indonesia akan mengapresiasi
kehadiran regulasi baru yang memberikan diskon pajak tersebut, sehingga pada
saat pengeluaran pelaku usaha bisa berkurang karenanya.
" Kita juga terima kasih dong. Adanya diskon pajak
kan artinya akan memberikan lebih longgar dalam persoalan cash terhadap perusahaan,"
ucap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno di Jakarta,
Kamis (5/9/2019).
Benny memiliki harapan, adanya kelonggaran super
deductible tax ini dapat berimbas kepada pelaku usaha untuk diinvestasikan
kembali, dan juga dapat menimbulkan dampak berlanjut.
" Kalau adanya investasi, berarti akan ada juga aktivitas
ekonomi. Kalau aktivitas ekonominya bisa nambah berarti lapangan kerja juga kan
nambah lagi. Jadi multiplier effect-nya itu lebih banyak," tegas dia.