harian44 - Direktur Jendral Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki menyatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan digunakan untuk membangun Ibu Kota Baru di Kawasan Kalimantan Timur.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) membeberkan soal rencana penataan ibu kota baru. Menurutnya, BPPT telah menyiapkan teknologi mitigasi kebencanaan, perencanaan wilayah, tata ruang, dan pertanahan dalam proses pemindahan ibu kota baru ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara
Kepala BPPT Hammam Riza juga menyebut BPPT akan memberikan dukungan secara jorjoran terhadap proses persiapan pemindahan ibu kota.
"Kami akan kerahkan tidak hanya kepada satu bidang saja, tapi juga banyak sektor yang dapat disentuh oleh inovasi dan teknologi yang dimiliki BPPT," kata Hammam dalam keterangan resmi yang diterima.
RDTR ini kata Abdul ditargetkan akan selesai pada 2020 mendatang.
"Kami sedang siapkan RDTR-nya. Target tahun depan sudah selesai," kata Abdul.
Lebih lanjut, Abdul juga menyebut dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini dipastikan tak akan merusak kawasan hutan yang memang sudah ada di wilayah itu.
Kemungkinan besar kata dia, konsep ibu kota baru di Kalimantan Timur ini adalah Forest City.
"Konsepnya bisa forest city, yang pasti kita akan mempertahankan fungsi kawasan hutannya," kata dia.
Sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara resmi menjadi dua kabupaten yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai ibu kota baru pengganti Jakarta.
Baca Juga : Minta Fotonya Diedit agar dapat Menyatu dengan Alam, Hasilnya malah Justru Bikin Ngakak
Namun Hetifah Sjaifudian selaku Anggota Komisi X dari Dapil Kalimantan Timur itu menekankan, Perencanaan tata ruang dan konstruksi harus mempertimbangkan kearifan lokal dan status Kalimantan sebagai paru-paru dunia tersebut.
"Perencanaan tata ruang dan konstruksi harus mempertimbangkan kearifan lokal Kaltim sebagai paru-paru dunia," ujar Hetifah.
Menurut Hetifah , dari aspek insfrastruktur, daerah Kalimantan Timur siap untuk dijadikan ibu kota negara. Beberapa insfratruktur penunjang, seperti bandara, jalan tol dan pelabuhan, telah tersedia.
"Soal Insfratruktur siap. Ada dua bandara, kemudian dibangun jalan tol, ada pelabuhan juga," kata Hetifah
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan sebagai wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Republik Indonesia. Hal tersebut di sampaikan Jokowi salam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.
Pada kesempatan yang sama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, setelah lokasi ibu kota baru Indonesia resmi di umumkan, pemerintah masuk ke tahap persiapan
Pada tahun 2020, pemerintah mulai mematangkan regulasi, masterplan, dan desain tata ruangnya. Bambang memperkirakan proses pemindahan ibu kota baru dimulai pada 2024.
"Kita harapkan paling lambat 2024 porses pemindahan sudah dilakukan," ujar Bambang dalam konferensi pers di istana negara, jakarta.
RDTR ini kata Abdul akan disiapkan secara menyeluruh untuk kawasan ibu kota baru. Namun yang sedang disiapkan olehnya saat ini dan mesti selesai pada 2020 adalah RDTR untuk kawasan inti dari pembangunan ibu kota baru.
Pembangunan, disebut Hammam terus dilakukan untuk menjadikan dua kabupaten sebagai ibu kota yang ideal menggantikan Jakarta.
Total dana pemindahan ibu kota yang dibutuhkan sekitar Rp486 triliun. Sebanyak 54,6 persen dari total dana ini atau Rp265,2 triliun akan dipenuhi melalui KPBU.
Beberapa pembangunan yang akan menggunakan skema tersebut, yakni gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pembangunan infrastruktur utama selain yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sarana pendidikan, kesehatan, dan museum.
Kemudian, khusus dari swasta saja sebanyak Rp127,3 triliun atau 26,2 persen. Beberapa proyek yang akan dibangun, seperti perumahan umum, perguruan tinggi, bandara, pelabuhan, jalan tol, sarana kesehatan, dan pusat perbelanjaan.
Sisanya, pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp93,5 triliun atau 19,2 persen berasal dari APBN untuk pembangunan ibu kota baru. Sejumlah proyek yang akan dibangun melalui dana APBN, yaitu infrastruktur pelayanan dasar, istana negara, rumah dinas pegawai negeri sipil (PNS), pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.
